Jakarta, KomPaknews.com l Mantan Ketua Relawan Pro Jokowi Flobamora – Jawa Timur Fridrik (Fritz) Makanlehi menolak usulan penundaan pemilu 2024. Ia menilai penundaan pemilu 2024 hanya akan mempertahankan oligarki kekusaaan pada pemerintahan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).
Usulan penundaan pemilu 2024 yang diusulkan oleh Partai PKB didukung (pro) oleh PAN dan Golkar menuai kontra. Bukan hanya Partai NasDem, PDIP, dan Demokrat. Namun penolakan tersebut datang juga dari barisan relawan Jokowi itu sendiri. Jakarta, (01/03/2022).
PKB menolak penundaan pemilu 2024 dengan alasan Pandemi Covid-19. Alasan ini dibantah oleh Ketua Projof – Jawa Timur Fritz Makanlehi. Menurut Fritz, alasan tersebut tidak substansi maupun tidak tepat, melainkan itu hanya menguntungkan pemilik kekuasaan dimasa kepemerintahan Presiden Jokowi.
“Saya menolak apa yang diusulkan oleh PKB. Sebab menurut saya, penundaan pemilu 2024 karena Covid-19 merupakan alasan yang tidak tepat dan bukan substansi”
“Sehingga, pemilu 2024 harus tetap dijalankan. Menurutku, kita harus menghormati keputusan yang telah disepakati secara bersama-sama di DPR,”tandas aktivis kemanusiaan itu.
Selain menolak penundaan pemilu 2024, ia juga menilai bahwa parpol-parpol yang meminta penundaan pemilu 2024 tidak konsisten atau tidak komitmen dengan segala keputusan yang telah disepakati di DPR RI.
“Tanggal penetapan Pemilu 2024 telah paripurnakan, seluruh Fraksi (PDIP, PPP, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, termasuk PKB, Golkar, maupun PAN) semuanya bersama – sama ikut menyetujuinya. Artinya, tak ada satu pun Fraksi yang menolak penetapan tanggal penundaan pemilu 2024.
Namun, tanggal penetapan pemilu 2024 sudah disahkan atau diketok palu di DPR RI. Kok, parpol-parpol tersebut bicara lain, mentahkan kembali (meminta penundaan lagi; kan ini jadi tidak konsisten)”
“Kalau mau tunda, ya silakan. Tapi, kenapa tidak tolak saat pembahasan penetapan tanggal pemilu 2024 di DPR itu?. Kenapa baru sekarang, mereka meminta menolak segala,” ujarnya.
Ia akan menyutujui penundaan pemilu, jika negara dalam keadaan darurat kritis seperti terjadi perang maupun situasi penyakit yang tak mampu dibendung oleh pemerintah.
“Saya setuju pemilu ditunda asalkan negara ini dalam keadaan darurat kritis seperti terjadi perang, adanya sebuah penyakit yang merebak negara ini hingga melumpuhkan semua orang. Toh, pandemi Covid-19, bisa diatasi oleh pemerintah, kenapa harus kuatir?,” ucapnya.
Ia mengatakan, walaupun disituasi pandemi, Indonesia pernah mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak.
“Walaupun dimasa pandemi yang mencekam, namun kita kan sudah pernah adakan pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2020. semuanya berjalan lancar, lantas kenapa harus takut?. Sehingga menurut saya, kita ikuti dan jalani saja apa yang sudah diputuskan di DPR RI tempo hari lalu. Kita yang telah mengusulkan, membahas hingga pada persetujuan maka kita pun harus siap melakukannya,” pungkas putera Alor – Nusa Tenggara Timur itu.
