Jakarta, KomPaknews.com l Anggota DPR RI Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan (LBP) segera mundur dari jabatannya. Mengingat, Masinton menilai, perpanjangan presiden 3 periode yang disampaikannya atau diisukan itu menuai kegaduhan hingga mengakibatkan demonstrasi besar – besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada 11 April 2022.
“Pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini, yang bukan membidangi politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan yang melakukan, menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Nah, kenapa bukan beliau yang menyampaikan?, kenapa bukan menko itu yang menyampaikan bahwa itu adalah gagasan dari dirinya?,” katanya kepada awak media TV pada acara ‘KOMPAS PETANG’, Selasa (12/4/2022) pagi tadi.
Ia mengatakan, kegaduhan itu datang dari isu 3 periode. Sehingga ia meminta, LBP harus bersikap kesatria untuk menjelaskan ke publik bahwa isu perpanjangan jabatan atau 3 periode itu datangnya dari dirinya bukan dari Presiden Jokowi.
“Ketika ini gaduh, kemana menko yang membuat kegaduhan tersebut. Apa harus presiden yang menjelaskan ini? harusnya menko tersebut kesatria tampil didepan bahwa ide jabatan presiden 3 periode itu datang dari saya, ide menabrak konstitusi itu datang dari saya.” ujar Politisi Partai PDI Perjuangan itu.
“Tampakkan sikap kesatria itu, dan ini sudah membuat kegaduhan, saya mundur dari seluruh jabatan. itulah kesatria seorang pemimpin,. itulah pemimpin yang mengerti amanat penderitaan,” sambung dia.
Lanjutnya, ia menjelaskan, seharusnya Luhut bersikap kesatria dan bertanggung jawab atas pernyataan perpanjangan masa jabatan 3 periode itu.
“Kenapa dia gak berani tampakan hidung, kenapa presiden, disitu sikap kesatria presiden. harusnya menko bersikap kesatria,” tambah dia.
Sehingga ia meminta, LBP segera mudur dari jabatan menteri maupun jabatan lain yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi.
“Mundur dari seluruh jabatannya. harusnya seperti itu pemimpin,” ujarnya.
Perlu diketahui, menurut catatan SINDOnews, Luhut sendiri sedang menjabat 12 jabatan penting dimasa kepemerintahan Presiden Jokowi.
Melansir SINDOnews, ini adalah jabatan ke-12 Luhut sepanjang pemerintahan Jokowi. Atas “prestasi” ini, Luhut banyak mendapat komentar masyarakat, terutama melalui media sosial. Sebagian komentar bernada positif dan datar, tetapi lebih banyak yang megatif dan menyindir.
Ini diketahui dari komentar netizen pada unggahan akun Intagram Koran SINDO soal 12 jabata Luhut. “Orang paling serahkah sama jabatan . Padahal Indonesia banyak orang pinter dan jujur,” tulis akun @abykthe, dikutip Minggu (10/4/2022).
Sementara melansir JPNN.com, Luhut juga mengatakan tidak pernah mengusulan agar jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI bisa diperpanjang. “Siapa bilang saya minta supaya presiden tiga periode. Saya tanya siapa?” tanya Luhut kepada massa BEM UI di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4). Luhut menyebut tidak pernah mengusulkan perpanjangan jabatan kepala negara. Dia pun meminta agar mahasiswa bisa menyaring pemberitaan dengan baik.
“Kalau kau baca dari media, ya dengar dari saya dong, saya enggak pernah bilang begitu. Dengerin ya, dengar jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode, enggak pernah,” tegas Luhut. Menurutnya, terkait perpanjangan masa jabatan preisden, Luhut hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ingin penundaan Pemilu 2024.
“Yang pernah saya katakan banyak di bawah (masyarakat-Red) itu minta pemilu di tunda. Apa salah? Kamu (massa BEM UI) ngomong gini salah, enggak kan?” ungkapnya.
Terkait big data, melansir pikiran rakyat – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka ‘big data’ yang mengklaim ada 110 juta warga Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan datang ke kampus Universitas Indonesia (UI). Kehadirannya tersebut langsung disambut oleh aksi demonstrasi mahasiswa, Selasa 12 April 2022.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki hak untuk tidak memberikan big data tersebut kepada khalayak publik, termasuk anggota BEM UI.
“Kan saya punya hak juga untuk tidak share kepada kalian. Nggak ada masalah, kenapa harus ribut?” kata Luhut Pandjaitan.
