JAKARTA, KomPaknews.com l Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) agar membangun pos penjagaan di Bandara Eltari Kupang, dalam rangkah mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Tetapi untuk mengatasi masalah ini, saya hanya memberikan saran saja, masukan, sebagai (purn) Polri, bahwa di Lapangan Terbang Eltari itu lapangan terbang yang dipakai umum, tapi milik Angkatan Udara, sehingga tidak ada pos polisi di dalam bandara itu,” kata Jacki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan POLRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan (05/06/2023).
Jacki menjelaskan, letak pos polisi terlalu jauh dari Bandara Udara Internasional El Tari, Kupang. Konsekuensinya, polisi di daerah itu kesulitan memantau lalu lintas manusia yang keluar-masuk melalui bandara itu. Padahal, menurut Jacki, perdagangan orang atau TPPO itu kebanyakan terjadi melalui bandara udara dan hanya polisi yang memiliki naluri kuat untuk melihat terjadinya suatu TPPO.
“Kalau dahulu selalu bisa digagalkan dari awal, pak. NTT sekarang termasuk yang terbesar dalam masalah TPPO ini. Jadi kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya. Seperti membangun pos-pos yang berada di lapangan terbang itu. Tapi dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer, bagaimana caranya koordinasi yang sebaik-baiknya antara Polri dengan TNI agar anggota Polri bisa masuk di sana. Tolong dipikirkan bagaimana kita koordinasi dengan TNI sehingga kalau bisa ada pos polisi yang permanen yang ada di situ”, kata Jacki.
Jacki juga menyampaikan persoalan lain yang merupakan masukan dari konstituennya di NTT. Di antaranya mengenai kebutuhan sarana-prasaran untuk kepolisian di daerah perbatasan di NTT.
Ia mengatakan, TPPO di NTT cukup tingggi sehingga Kapolri segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi maupun mengatasinya.
“Kemudian, adanya operasi tadi yang disingung oleh bapak tadi mengenai TPPO. Di NTT itu cukup tinggi pak. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, saya hanya memberikan saran saja, masukan, sebagai (purn) Polri, bahwa di Lapangan Terbang Eltari itu lapangan terbang yang dipakai umum, tapi milik Angkatan Udara, sehingga tidak ada pos polisi di dalam bandara itu. jauh letaknya pos polisi di situ. Tolong dipikirkan bagaimana kita koordinasi dengan TNI sehingga kalau bisa ada pos polisi yang permanen yang ada di situ. Karena lalu lintas manusia yang keluar, perdagangan orang, TPPO itu kebanyakan melalui lapangan terbang. Dan naluri untuk melihat bahwa itu terjadi suatu tindakan TPPO itu hanya pada Polri pak. Kalau dahulu selalu bisa digagalkan dari awal pak. NTT sekarang termasuk yang terbesar dalam masalah TPPO ini,” imbuhnya.
Menurut dia, untuk menghentikan TPPO dimulai dari tempat perekrutan, bisa melalui penghentian di bandara-bandara di NTT dengan cara membentuk pos penjagaan di bandara setempat.
“Jadi, kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya, pak. Seperti kita membangun pos-pos yang berada di lapangan terbang itu. Tapi dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer. Bagaimana caranya koordinasi yang sebaik-baiknya antara Polri dengan TNI agar kita ada anggota Polri yang bisa masuk di sana sehingga tidak terjadi seperti sekarang,” sambung dia.
Ia menilai, Polsek yang disediahkan pun sangat jauh dari bandara, sehingga pihak polisi sulit menghentikan TPPO.
“Polsek itu terletak jauh sekali, pak. Berada di luar dari bandara itu sehingga bagaimana mengatasinya, sedangkan polisi tidak bisa masuk ke dalam untuk pelaksanaan tugas ini. itu masukan saya. Selebihnya nanti datanya saya berikan sehingga bapak bisa baca nanti. Ini masukan dari daerah NTT.” sebut dia.
