Oleh: Dr. Farahdina Al Anshori
Seiring dengan makin diperbincangkannya status baru Jakarta serta gencarnya pembangunan di IKN, semakin banyak pernyataan muncul terkait kepindahan ke ibukota baru. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang mengkritik. Sebelum lanjut menulis artikel ini (untuk kemudian dibaca oleh para pembaca budiman), saya harus menyampaikan sebuah fakta. Saya lahir di Kalimantan Timur. Untuk itu sebagai orang yang saat ini mencari nafkah di Jakarta, bagi saya ibukota ada di Jakarta atau di Nusantara yang notabene ada di dalam Kalimantan Timur, bebas. Dua-duanya sama menyenangkannya bagi saya, dengan plus dan minusnya masing-masing. Untuk itu, saya tidak ingin mengajak para pembaca untuk pro atau kontra perpindahan ibukota. Tapi saya ingin mengajak khalayak untuk lebih menikmati ibukota negara kita, di manapun lokasinya.
Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara. Perpindahan ini dicanangkan dengan mimpi menghadirkan pemerataan, supaya Indonesia tidak jawasentris. Terlepas dari segala pro kontra, visi ini layak dihormati. Toh umat Islam khususnya diajarkan bahwa segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya. Akan tetapi niat ini tampaknya kurang dihormati bahkan oleh punggawa pemerintah sendiri. Membaca pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Selasa (28/11), bahwa para aparatur sipil negara (ASN) dengan kinerja buruk justru akan dimutasi ke IKN, sungguh membuat kening mengernyit. Apalagi ia menambahkan bahwa setelah dua tahun mengabdi di IKN, dapat kembali ke Jakarta dan diberikan kenaikan pangkat. Pernyataan ini penuh paradoks dan semacam mengajari anak kecil dengan ancaman. Jelas sangat tidak tepat. Tidak dapat dihindari, muncul keraguan akan kualitas pemerintahan di masa depan bila seorang abdi negara berkualitas buruk dikirim bekerja ke IKN, lalu kembali ke Jakarta dengan kenaikan pangkat. Keraguan yang muncul karena iming-iming sambil lalu di sebuah kegiatan pemerintah.
Logika dasar yang berlaku umum sejak jaman azali adalah para aparatur negara yang bekerja di ibukota, melayani urusan pemerintahan seluruh negeri, harusnya adalah yang terbaik. Merujuk ke sejarah negara adidaya semacam Tiongkok dengan berbagai dinastinya, ASN terbaik akan dikirim ke ibukota membantu kaisar dan para menteri menjalankan pemerintahan. Mereka saling berdiskusi mencari solusi atas permasalahan yang dialami rakyat. Di Mesir kuno, meski pucuk pemerintahan dipegang oleh Firaun dan bangsawan, setiap departemen memiliki jenjang karier yang juga dipengaruhi oleh kapabilitas abdi negeri terkait. Begitupun di Imperium Romawi. Hal semacam ini terus berlangsung hingga masa modern di negara-negara maju. Sehingga seandainya ada abdi negara terbaik yang dikirim ke pelosok tertentu, selayaknya dengan mindset memberikan solusi dan meningkatkan kualitas di wilayah di mana ia menjalani penempatan. Catat ya, abdi negara terbaik. Bila ada abdi negara buruk dikirim ke wilayah lain, sejatinya ia mengalami demosi, atau bahkan dibuang.
Untuk itu, pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta jelas kontra produktif dan memunculkan kegundahan. Seolah ia menempatkan IKN sebagai tempat yang tidak sebaik Jakarta, kalau bukan lebih buruk. Padahal dengan adanya ibukota baru, sepatutnya kita memandang ibukota baru sebagai tempat yang lebih baik, dengan tingkat kelayakan hidup yang lebih tinggi dari Jakarta yang penuh polusi. Sebagai orang yang lahir di Kalimantan Timur, kualitas udara di sana jelas lebih baik. Bagaimana dengan ketersediaan komponen kebutuhan dasar? Menurut pandangan subyektif saya, juga lebih baik. Kualitas bahan pangan di sana lebih baik. Mengkonsumsi beras mayas, varietas beras lokal yang tumbuh di ladang dan dibudayakan komunitas kecil di sana, bagi saya adalah sebuah kenikmatan hidup. Menyantap ikan bakar di sana, baik ikan air tawar maupun laut, menyajikan kesegaran di level yang berbeda dibanding ikan dari perairan Jakarta. Adapun sarana dan prasarana dasar dan penunjang di lingkungan IKN pun selayaknya akan dilengkapi dari penganggaran Pemerintah Pusat. Perlu pusat perbelanjaan? Nanti juga pasti dibangun. Perlu sarana rekreasi, nanti akan tersedia. Pulau Kalimantan tidak kekurangan potensi pariwisata yang dapat menjadi tujuan rekreasi warga baru IKN.
Untuk itu, minim perdebatan yang muncul dari pemikiran saya terkait perpindahan ibukota. Bila ada yang kontra, ya wajar saja. Dalam setiap kebijakan publik, pasti akan ada pro kontra. Saat ada pihak yang merasa diuntungkan, kemungkinan besar juga akan ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berlaku untuk segala hal, mulai dari yang kecil, hingga yang ekstra besar seperti perpindahan ibukota. Hitam dan putih, manfaat dan mudhorot, pasti akan selalu berjalan beriringan. Untuk itu, mari kita pandang kebijakan pemerintah yang sudah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif ini sebagai sebuah ikhtiar untuk menghadirkan penghidupan yang lebih layak; baik untuk masyarakat Indonesia secara umum, maupun untuk Jakarta people yang menjadi abdi negara di institusi terkait secara khusus. Ya, perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah menjadi keputusan bersama setelah UU IKN disahkan. Bukan lagi sekedar mimpi seorang Joko Widodo semata. Maka sebagai warga negara yang baik, selayaknya mendukung sebuah kebijakan publik yang sudah disepakati bersama.
Atas dasar ini, telunjuk kritik memang layak diacungkan ke pemerintah. Ada banyak nilai tambah yang dapat diperoleh dengan kepindahan sejumlah besar penduduk ke IKN; baik bagi pemerintah maupun bagi mereka yang bermigrasi. Akan tetapi hal ini kurang disampaikan oleh pemerintah. Bila memang ibukota negara adalah tempat terbaik negeri, selayaknya IKN ini dipersiapkan dengan perspektif kota yang akan dihuni oleh manusia terbaik negeri ini. Mereka bukan terpilih karena ia buruk, namun terpilih justru karena ia terbaik. Presiden dan Wakil Presiden jelas dapat dipandang sebagai manusia terbaik. Mereka terpilih karena mayoritas rakyat memandang mereka adalah orang paling layak memimpin negeri. Para menteri dan kepala/ketua lembaga negeri, terpilih karena mereka dipandang sebagai opsi terbaik memimpin institusinya untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih merata bagi rakyat. Indonesia sentris. Untuk itu selayaknya mereka juga dibantu oleh abdi negara terbaik yang ada di negeri ini.
Bila ada yang memandang bahwa hidup di IKN masih kurang desirable, it’s okay. Semua memang perlu proses. Bila ingin menenangkan hati para abdi negara lalu ingin memberikan insentif, ya sah-sah saja. Banyak opsi yang dapat dilontarkan. Pegawai berprestasi akan dipromosikan ke IKN dan dianugerahi kenaikan pangkat atau golongan yang lebih dari promosi biasa, misalnya. Mereka yang dipromosikan ke IKN akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari pemerintah. Juga dapat diberikan hal-hal lainnya yang wajar diberikan kepada putra-putri terbaik untuk memfasilitasi perkhidmatan mereka untuk negeri.
Itulah logika dan sudut pandang yang semestinya dibangun dan ditumbuhkembangkan. Bahwa bekerja di ibukota negara, di pusat lingkaran kekuasaan, di manapun lokasinya, merupakan sebuah kehormatan yang diberikan kepada para abdi terbaik. Bahwa abdi negara yang berkinerja buruk, seharusnya dijauhkan dari pusat pemerintahan, bukan malah dikirim ke pusat kekuasaan. Karenanya, saat ada pernyataan bahwa PNS berkinerja buruk justru akan dikirim ke IKN, layak kita bertanya, “IKN ini kotanya orang berprestasi atau kotanya orang terbuang?”
