Jakarta, KomPaknws.com l Masa perwakilan 532 D4 Bidan Pendidikan seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) dan yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan atau Koordinator Lapangan Fritz Alor Boy kembali menggelar demo di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Direktorat Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) di Depan Kantor Menpan-RB dan Kantor Dirjen Nakes, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2025).
Salah satu Pembina GRPN Lynce Mbalur mengatakan, persoalan pencabutan dan pembatalan NI PPPK dan Surat Keputusan (SK) melalui Surat Edaran yang dilakukan oleh Dirjen Nakes telah menyakitkan hati para perempuan Indonesia. Lanjutnya lagi, sebab, para Bidan Pendidik ini merupakan perempuan yang tersakiti.
“Prihatin atas nasib perempuan Hebat di bangsa ini. 532 bidan Pendidik,yang sudah lolos seleksi PPPK,” katanya kepada media (25/4/2024).
“Bahkan sempat menerima SK serta sempat bekerja satu Minggu lalu Dirgen Nakes mengeluarkan edaran yang menjelaskan SK tersebut tidak memenuhi syarat,” lanjutnya dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai pencinta Nakes, kata Ketua Perempuan Persaudaraan Timur Raya (Petir), Lynce mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan NIPPPK dan SK 532 Bidan Pendidik seluruh Indonesia.
Menurutnya, para bidan-bidan ini tidak bersalah. Sambungnya, mereka sudah melewati semunproses yang disiapkan oleh pemerintah Pusat hingga daerah.
“Mengecam keras akan hal ini dan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SK mereka. Jangan jadikan perempuan-perempuan hebat negeri ini yaitu Bidan Pendidik korban korban ke egoisan. saya atas nama Perempuan Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB, Kemenkes,BKN untuk segera memberikan solusi dan prioritas bagi adik-adik Bidan Pendidik. Mereka tidak bersalah,mereka korban . segera selesaikan dengan bijaksana berkeadilan serta solusi yang tepat agar tidak merugikan Perempuan -perempuan hebat pahlawan kesehatannya,”
Sementara itu, salah korban Elvira Hewuni dari Kalimantan Tengah yang mengikuti aksi unjuk rasa itu meminta keadilan dari Negara untuk mengembalikan hak-hak 532 Bidan Pendidik.
“Kami putri daerah Provinsi Kalimantan Tengah hanya minta keadilan untuk kembalikan hak,” sebutnya.
“Kami meminta terbitkan NI PPPK dan SK DIV Bidan Pendidik yang Lulus PPPK Tahun 2023 karna kami sudah melewati alur prosedur sejak awal sampai pengisian DRH diakun masing2 CASN yang menandakan bahwa kami sdh sah menjadi ASN dan mulai bekerja pada tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya itu.
Ternyata, para bidan itu didukung penuh oleh Aktivis Kemanusiaan, Garda NTT, Serikat Buruh (SBSI’92, PPMI, KSPSI, GSBI, KBMI, ASPEK, ARM), Mahasiswa, PETIR, Perempuan dari PETIR, ormas dari Dompu, NTB dan lainnya.
Dalam aksi itu, tertangkap kamera turit hadir: Ketua Umum SBSI’ 92 Sunarti dan Presiden PPMI Daeng juga ikut melakukan aksi di Dirjen Nakes maupun Menpan-RB.
