Jakarta, KomPaknews.com l Anggota DPR RI, Ratu Wulla Talu meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Guna Sadikin agar meningkatkan insentif maupun layanan kesehatan Tenaga Kesehatan (Nakes) untuk menjadi perhatian penuh atau dimaksimalkan lagi.
Hal ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Direk Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang dilaksanakan pada 23 Septemebr 2021 di Aula Komisi IX Senayan.
Dalam RDP tersebut, Ia menyoroti beberapa hal penting untuk dilakukan oleh Kemenkes, yaitu “Pertama, terkait dengan peningkatan layanan kesehatan maupun terkait dengan insentif nakes. Nah ini, mohon jadi perhatian dari kementerian kesehatan untuk perlu dimaksimalkan kedepan; Kedua, terkait dengan kendala pembiayaan insentif yang perlu dibenahi sehingga ini bisa secepat mungkin pembayaran terlaksana sehingga bisa memberikan semangat bagi para nakes dalam pelayanan kepada masyarakat; dan Ketiga, tadi dari penjelasan Bu. Dokter Lis dari Arfi berkaitan dengan dengan usulan insentif Nakes,” ujar Ratu
“Nah ini menjadi persoalan, saya sangat sepakat perlu adanya sosialisasi kepada nakes dan rumah sakit karena memang sampai saat ini masih banyak Nakes yang mengeluh. Mereka kadang-kadang menerima insentif itu tidak sesuai dengan yang dibayarkan,” tutur legislator dari Dapil II Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya, legislator dari Fraksi NasDem DPR RI, selain sepakat terkait usulan untuk peningkatan insentif nakes, ia juga mengusulkan agar ada pengawasan dari pusat sampai ke daerah agar insentif ini benar-benar sampai kepada nakes.
“Ada pengawasan sehingga benar-benar bisa sampai kepada para Nakes,” katanya
Disisi lain, Ia meminta kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau BPPSDMK terkait pembayaran insentif Nakes
“Terkait pembayaran insentif Nakes yaitu dihalaman sebelas. Dihalaman sebelas, penjelasannya dari data realisasi ada lima daerah realisasinya tertinggi dan ada yang daerahnya rendah bahkan ada yang masih banyak sisah anggarannya,” tanya Dia
“Nah ini kira-kira, apa yang menjadi persoalan atau kendala sehingga kok bisa ada daerah yang pencapaiannya bisa tinggi dan ada yang rendah bahkan ada yang masih banyak anggaran yang sisa,” tambah Dia.
Ia menambahkan, kementerian kesehatan perlu lakukan pengawasan kepada pemerintah daerah agar insentif ini dibayar.
“Sehingga perlu adanya pengawasan dari kementerian kesehatan, mungkin kepada pemerintah daerah, Kenapa ini kok terlambat? sedang uangnya sudah ada. Kenapa tidak bisa dibayarkan? kira-kira masalahnya dimana gitu?,” tanya Dia kepada mitra Komisi IX.
Ia mengusulkan, kemenkes perlu kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembayaran insentif kepada nakes.
“Perlu kordinasi dengan kementerian dalam negeri dalam hal pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembayaran dan misalnya ada masalah ya dicarikan solusinya,” usul Ratu.
