Jakarta, KomPaknews.com l Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rusdi Masse Mappasessu resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Ia menggantikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasan Aminudin. Sebelumnya, Rusdi Masse atau yang akrab disapa RMS ditempatkan di Komisi III DPR-RI.
Legislator Sulawesi Selatan itu dilantik dilantik oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel dalam rapat Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (09/11/2021).
“Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 58 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat dengan persetujuan seluruh anggota Komisi IV DPR RI menetapkan saudara Rusdi Masse Mappasessu (A-398) menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Apakah dapat disetujui?” tanya Gobel kepada seluruh anggota Komisi IV DPR RI.
Seluruh anggotaKomisi IV DPR RI mengatakan,”setuju”. Dengan demikian RMS resmi menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR R yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan.
Penetapan Rusdi Masse sebagai Wakil Ketua Komisi IV tersebut berdasarkan surat Fraksi Partai NasDem DPR RI No.F.NasDem.516/DPRRI/XI/2021 tertanggal 03 November 2021 perihal Penggantian Penetapan Anggota Sebagai Pimpinan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dan Badan Anggaran DPR RI).
Disaat itu juga, Gobel mengucapkan selamat kepada Legislator NasDem yang dipercaya menjadi pimpinan Komisi IV DPR RI itu. Ia turut mendoakan agar Komisi IV DPR RI dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik demi bangsa dan negara.
“Semoga Allah Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” imbuhnya.
Pelantikan diakhiri dengan penyerahan palu sidang dari Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu. Seusai pelantikan, Komisi IV DPR RI langsung melanjutkan rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertanian guna membahas rencana program atau kegiatan tahun anggaran 2022 serta isu-isu aktual lainnya. (dpr.go.id/fraksinasdem.org*)
