Tolak Penundaan CPNS dan CPPPK, Bidan Polin NTT Kirim Surat Terbuka ke Legislatif

Foto Bidan Pendidik sedang melakukan unjuk rasa di depan. Kemenpan-RB. Foto: Fritz Alor Boy (2024)

NTT, KomPaknews.com – Bidan Pendidik dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Polin nekat mengirimkan Surat Terbuka kepada  Anggota DPR RI dan DPD RI dapil NTT. Ia tak puas atas kebijakan MenPAN RB Rini Widyantini tempo hari yang lalu, yang dinilai telah merupkan hampir 1 juta CPNS dan CPPPK.

Sebagai informasi, Rini telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 dirilis pada 7 Maret 2025.

Beginilah bunyi Surat Terbuka yang disampaikan oleh Bidan Polin.

Surat Terbuka

Kepada

Yth:

  1. Bapak Andreas Hugo Parera
  2. Bapak Ahmad Yohan
  3. Bapak Dipo Nusantara
  4. Ibu Anita Jacobah Gah
  5. Bapak Rudy Kabunang
  6. Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat
  7. Bapak Stevano Adranacus
  8. Bapak Gavriel Novanto
  9. Bapak Esthon Foenay
  10. Bapak Usman Husin
  11. Bapak Benny K Harman
  12. Bapak Melchias Mekeng
  13. Ibu dr. Stevi Harman
  14. Ibu Hilda Manafe
  15. Bapak Angelo Wake Kako
  16. Bapak Abraham Liyanto

Dengan hormat

Syalom dan Selamat Malam. Saya Bidan Polin, Bidan Pendidik Lulusan Tahun 2023 yang sampai saat ini belum mendapatkan SK (kode R1) pada seleksi Tahun 2024.  Saya mewakili teman-eman CPPPK dan CPNS tahun 2024 dari Nusa Tenggara Timur memohon kepada bapak agar mengkaji ulang hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan KEMENPAN RB, terkait ‘keputusan TMT serentak‘.

Dengan penuh kesadaran, kami menolak dengan tegas hasil dari RDPU tersebut dengan alasan tidak mengedepankan hak-hak kami sebagai warga negara dan mengabaikan amanat Undang Undang.

Dengan penuh harapan, kami memohon agar dilakukan RDP ulang dan mendesak pemerintah agar kembali pada timeline yang telah di tetapkan sebelumnya dengan alasan agar memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada kami. Karena, banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK. Sehingga, kini kami mengalami pengangguran dan kehilangan penghasilan tetap. Sementara proses pengangkatan belum juga selesai.

Foto Bidan Pendidik sedang melakukan unjuk rasa di depan Kemenpan-RB

Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga. Seperti yang bapak ibu ketahui, Nusa Tenggara Timur akan mengalami kemunduran perputaran ekonomi akibat Penundaan TMT ini karena ASN merupakan roda perputaran ekonomi paling tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami hidup berdampingan dengan Bank, kami berteman dengan banyak koperasi harian kami mohon jauhkan kami dari Pinjaman karena haus dan lapar. Mohon maaf dan terima kasih bapak ibu.

NTT, 12 Maret 2025

Ttd

Bidan Polin.

(Penulis merupakan Bidan Pendidik Lulusan Tahun 2023, yang berasal dari NTT). 

Editor: Fritz