Jakarta, KomPaknews.com l Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw mengatakan pemerintah harus berusaha melibatkan pengusaha – pengusaha lokal yang berada di daerah. Hal ini diucapkannya ketika Komisi V DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Konstruksi dan LPJK dengan Menghadirkan LKPP, terkait: Membahas mengenai permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Aula Komisi V DPR RI, Jakarta (30/03/20220.
Ia menilai bahwa pemerintah kurang melibatkan atau memperhatikan pengusaha (kontraktor) lokal disetiap daerah. Pemerintah lebih mementingkan pengusaha luar masuk (menang tender proyek) dalam membangun proyek di Papua maupun lainnya.
Sehingga, kata dia, dengan ini ia meragukan apa yang dipaparkan oleh Dirjen LPJK dan LKPP.
“Melihat apa yang sodara sampaikan bahwa dari paket, sekian paket yang dapat dilokal bisa memenang tender 60%, yang nonlokal 34. Saya ingin kasih contoh: didaerah saya (Papua) kemarin, ada 5 tender yang dilakukan, yang saya ambil simpelnya. Lima – lima itu dari luar, lima – lima itu dari luar yang masuk, yang menang tender didaerah saya. Jadi, kalau melihat apa yang Pak Dirjen sampaikan ya, saya meragukan, ya. Ya meragukan apa yang Pak Dirjen sampaikan ini,” katanya
Lebih tegas, “ini benar apa, benar ni.’ Ujarnya kepada Dirjen LPJK dan LKPP.
Legislator Fraksi Partai NasDem dapil Papua itu mengatakan, pemerintah harus meprioritaskan kontrak lokal ketimbang kontraktor luar. Sebab, baginya, itu akan membangkitkan perekonomian lokal.
“Pak Dirjen, terus terang kita ingin semua agar kehadiran pemerintah memberikan keadilan pembangunan didaerah -daerah kami. Itu untuk juga mengangkat perekonomian didaerah itu,”imbuh Robert yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
“Jadi, melihat yang bapak sampaikan itu benar. Tetapi yang kami temuan sampaikan ambil contoh dari lima proyek itu, lima – limanya dari luar semuanya dari luar,” tambah dia.
Jika pemerintah terus memberdayakan pengusaha yang berprofesi sebagai kontraktor luar menang tender di daerah dan bilamana pemerintah mengabaikan kontraktor lokal, tentu itu akan menghambat perputaran ekonomi lokal. Juga, kata dia, bukti bahwa proyek dari pemerintah kepada kontraktor lokal di Papua tidak ada.
“Maka, perputara ekonomi yang akan diberikan, proyek yang diberikan ke Papua tidak ada. Karena nanti yang menikmati pengusaha dari luar,” terangnya.
Ia menilai, pelibatan kontraktor luar didaerah – daerah (Papua) dapat menimbulkan kegelisaan.
“Ini yang buat kegelisahan didaerah kami,”katanya.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah memberikan keadilan kepada pengusaha – pengusaha yang berada didaerah untuk mendapatkan bagian dalam tender proyek.
“Dan ini pun menjadi catatan kepada Ketua LPJK, agar ya kita ingin juga bahwa ada keadilan supaya perusahaan – perusahaan didaerah itu bisa hidup. Jangan dari luar masuk ke daerah.” sambungnya.
Ia mengatakan, setiap daerah mempunyai pengusaha lokal. Sehingga pemerintah bisa libatkannya.
“Kita sudah bagi, kan sudah ada. Di Jawa ada pengusahanya, di Kalimantan ada pengusahanya, tolong jangan dibuka semua ini. Apa gunanya ada perusahaan disana (lokal) begitu, iya kan,” sebut Politisi NasDem itu.
